Audit atas hutang jangka pendek

A.    Pengertian Hutang Jangka Pendek

Pengertian Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun, atau dalam siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan harta lancar (current assets) perusahaan.

Termasuk current liabilities diantaranya :

–       Hutang dagang/account payable : Yaitu kewajiban kepada pihak ketiga dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

–       Pinjaman bank jangka pendek/short term loan : Yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit (loan agreement), bisa dalam bentuk kredit modal kerja (working capital loan) ataupun kredit rekening koran (overdraft facility).

–       Hutang pajak/tax payable : Yaitu kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya, misal hutang PPH 21, PPH 25, PPN.

–       Biaya yang masih harus dibayar : Yaitu biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan dilunasi dalam periode berikutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit :

1.     Kecendrungan perusahaan untuk mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini bertujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari yang sebenarnya. Auditor harus melakukan searching of  unreposting liabilities, yakni dengan cara memeriksa pembayaran setelah tanggal neraca.

2.    Perbedaan account payable dan accrual expense. Account payable memiliki angka pasti, karena dicatat berdasarkan invoice, sedangkan accrual expense dicatat berdasarkan estimasi.

B.     Tujuan Audit Hutang Jangka Pendek

Ada beberapa tujuan audit current liabilities yang perlu diperhatikan, diantaranya :

1.     Untuk meyakini bahwa pengendalian intern current liabilities memadai.

Pelajari dan evaluasi internal control atas hutang jangka pendek. Dengan internal control yang memadai auditor dapat mempertimbangkan mengurangi substantif tes atau mengurangi scope.

2.    Untuk meyakini bahwa current liabilities didukung bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi.

Minta rincian hutang jangka pendek, periksa kebenaran penjumlahan, cocokkan dengan saldo general ledger. Rincian disiapkan oleh klien, dan auditor melakukan pengujian terhadap rincian, apabila terdapat kesalahan dibuat koreksi audit dan dikomunikasikan dengan klien.

3.    Untuk meyakini bahwa semua transaksi telah tercatat per tanggal neraca.

Cocokkan saldo masing-masing debitur dengan saldo pada subsidoary ledger.

4.    Untuk meyakini bahwa jumlah accrual expense reasonable (layak)

Periksa dasar perhitungan accrual expense yang dibuat perusahaan, apakah konsisten dan reasonable dengan tahun sebelumnya.  Periksa pembayaran sesudah tanggal neraca.

5.    Untuk meyakini bahwa pencatatan transaksi telah sesuai dengan SAK. Periksa apakah pencatatan transaksi current liabilities sudah sesuai dengan SAK.  Dalam hal ini auditor harus meyakinkan bahwa tidak terdapat unrecorded liabilities. Untuk itu auditor harus memeriksa notulen rapat direksi dan pemegang saham, dan mengirim konfirmasi ke penasehat hukum perusahaan.

Hal-hal yang diperiksa : tanggal kejadian, jumlah hutang, syarat hutang, bunga, jatuh tempo.

Substantif test :

§  Periksa apakah dokumen dan subledger sesuai atau tidak

§  Periksa jurnal pada tanggal bersangkutan

§  Periksa bukti penerimaan kas

§  Lihat ke mutasi buku besar

§  Cek pembayaran bunga

6.    Untuk meyakini bahwa hutang dalam mata uang asing telah dikonveksikan dengan kurs BI.

Periksa apakah saldo hutang dalam mata uang asing per tanggal neraca telah dikonveksikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengan BI. Selisih kurs dibebankan pada rugi laba tahun berjalan.

7.    Untuk meyakini bahwa semua persyaratan dalam akad kredit sudah dipenuhi untuk menghindarkan bank default (right and obligation).

Periksa penjanjian dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabah, seperti penggantian manager kunci, pengendalian current ratio, dan ketepatan waktu pembayaran hutang.

Bank default (ketetapan persyaratan-persyaratan untuk nasabah) antara lain :

§  Perusahaan nasabah tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seijin bank

§  Current ratio harus dijaga pada tingkat tertentu

§  Tidak diperkenankan terlambat membayar bunga

Jika terdapat pelanggaran terhadap ketiga syarat tersebut maka dalam audit harus di disclousure untuk masalah hutang di catatan laporan keuangan.

8.    Untuk memeriksa apakah penyajian current liabilities dalam neraca dan catatan laporan keuangan telah sesuai dengan SAK.

Periksa apakah penyajian hutang jangka pendek di neraca dan catatan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

C.    Tujuan Pengujian Substantif terhadap Hutang usaha

1.     Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan hutang usaha.

2.    Membuktikan keberadaan hutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha yang dicantumkan di neraca.

3.    Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo hutang usaha yang disajikan di neraca.

4.    Membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca.

5.    Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan hutang usaha di neraca

Hutang usaha biasanya timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Hutang usaha dapat digolongkan menjadi 2 yaitu hutang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban (account payable) dan hutang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban (notes payable).

Hutang usaha biasanya merupakan kewajiban lancar terbesar dalam neraca dan merupakan factor yang signifikan dalam mengevaluasi solvensi jangka pendek perusahaan. Hutang usaha biasanya juga dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan karenanya sangat rentan terhadap salah saji. Audit atas hutang lebih ditekankan pada asersi kelengkapan karena jika manajemen termotivasi untuk memanipulasi hutang maka ia cenderung menetapkan hutang terlalu rendah agar dapat melaporkan posisi keuangan yang lebih menguntungkan.

D.    Penentuan Risiko Deteksi untuk Pengujian Rincian

Hutang usaha dipengaruhi oleh transaksi pembelian maupun transaksi pengeluaran kas. Jadi risiko pengujian rincian untuk asersi hutang usaha dipengaruhi oleh risiko inheren, risiko prosedur analitis dan factor-faktor risiko pengendalian yang berkaitan dengan kedua kelompok transaksi tersebut.

E.     Perancangan Pengujian Substantif

1.     Prosedur awal

Pengujian audit dinilai dengan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industry klien. Prosedur awal lainnya untuk pengujian substantive atas hutang usaha adalah menelusuri saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya dan menggunakan perangkat lunak audit tergeneralisasi dalam memeriksa akun buku besar untuk melihat setiap ayat jurnal yang tidak biasa, serta untuk mengembangkan daftar jumlah yang terhutang pada tanggal neraca.

2.    Prosedur analitis

Tujuan auditor menerapkan prosedur ini adalah untuk mengembangkan ekspektasi atas saldo akun hutang dan hubungan antara hutang usaha dengan akun-akun kunci lainnya seperti pembelian atau persediaan. Suatu penurunan yang abnormal atas rasio perputaran hutang usaha atau kenaikan yang tidak diharapkan atas rasio lancar dapat menjadi indicator bahwa kewajiban telah ditetapkan terlalu rendah. Prosedur analitis akan dilakukan pada tahap akhir penugasan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi dalam pengujian rincian telah konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

1.     Pengujian rincian transaksi

1.     Menelusuri hutang yang dicatat ke dokumentasi pendukung. Dalam pengujian ini, ayat jurnal kredit pada hutang usaha akan ditelusuri ke dokumentasi pendukung dalam file klien seperti voucher, faktur penjualan, laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Pendebetannya akan ditelusuri ke dokumen transaksi pengeluaran kas seperti buku pengeluaran cek atau memo dari penjual menyangkut retur pembelian dan pengurangan harga.

2.    Melaksanakan pengujian pisah batas pembelian. Pengujian pisah batas pembelian mencakup penentuan bahwa transaki pembelian yang terjadi mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri tanggal-tanggal laporan penerimaan ke ayat jurnal register voucher dan memvouching ayat jurnal yang dicatat ke dokumentasi pendukungnya. Pengujian ini biasanya mencakup periode antara 5-10 hari bisnis sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dalam memeriksa dokumentasi harus diberikan pertimbangan khusus atas barang yang masih dalam perjalanan per tanggal neraca.

3.    Melaksanakan pengujian pisah batas pengeluaran kas. Bukti tentang pengujian pisah batas pengeluaran kas dapat diperoleh melalui observasi langsung dan review atas dokumentasi internal. Pisah batas yang tepat atas transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun adalah sangat penting untuk penyajian kas dan hutang usaha yang benar pada tanggal neraca.

4.    Melakukan pencarian hutang yang belum tercatat. Pencarian hutang usaha yang belum tercatat terdiri dari prosedur-prosedur yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi kewajiaban signifikan yang belum dicatat pada tanggal neraca.

5.    Pengujian rincian saldo.

1.     Konfirmasi hutang usaha. Prosedur ini bersifat opsional karena konfirmasi ini tidak dapat menjamin bahwa hutang yang belum dicatat akan dapat ditemukan dan bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan penjual harus tersedia untuk mendukung saldonya. Konfirmasi hutang usaha direkomendasikan apabila risiko deteksi rendah, terdapat kreditor individual dengan saldo yang relative besar atau perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Konfirmasi juga harus dikirimkan kepada pemasok utama yang telah digunakan pada tahun sebelumnya tetapi tidak dalam tahun berjalan dan tidak mengirimkan laporan bulanan.

2.    Merekonsiliasi hutang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang biasa dijumpai dalam file klien. Jumlah yang terhutang pada pemasok menurut daftar hutang klien dapat direkonsiliasi dalan laporan tersebut. Bukti yang diperoleh dari prosedur ini kurang dapat diandalkan karena laporan pemasok telah dikirimkan kepada klien dan bukan langsung kepada auditor. Selain itu laporan ini mungkin tidak tersedia dari pemasok tertentu.

Pembandingan penyajian laporan dengan GAAP. Hutang usaha harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat sebagai kewajiban lancer. Jika saldo hutang usaha mencakup pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa di masa depan maka jumlah semacam itu harus di reklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dan dicatat sebagai aktiva. Pengungkapan juga perlu dilakukan atas penjaminan dan hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa, komitmen pembelian serta kewajiban kontinjen.

INTERNAL CONTROL

A.    Internal Control Hutang Dagang

Internal Control yang baik untuk Hutang Dagang adalah :

2.    Adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian. Bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian akuntansi dan bagian keuangan.

3.    Digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak (prenumbered), untuk permintaan pembelian , order pembelian, dan laporan penerimaan barang.

4.    Adanya system otorisasi untuk pembelian maupun pelunasan hutang.

5.    Digunakannya system tender untuk pembelian dalam jumlah yangbesar, dimana beberapa supplier diundang untuk memasukkan penawaran tertulis dalam amplop tertutup ke panitia tender.

6.    Dibuatnya buku tambahan (subsidiary ledger) untuk hutang dagang, dan setiap akhir bulan jumlah saldo hutang dagang menurut buku tambahan harus dibandingkan dengan saldo hutang dagang menurut general ledger yang merupakan perkiraan pengendali.

7.    Jumlah barang yang dicantumkan dalam faktur pembelian (fakturin voice) harus dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan dalam receiving report dan purchase order, untuk mencegah pembayaran atas barang yang dibeli melebihi jumlah barang yang dipesan dan yang diterima.

8.    Faktur pembelian dan dokumen pembelian lainnya harus dicap lunas untuk menghindari digunakannya dokumen-dokumen tersebut untuk proses pembayaran kedua kalinya

B.     Prosedur Pemeriksaan kewajiban Jangka Pendek

Prosedur Pemeriksaan kewajiban Jangka Pendek adalah :

9.    Pelajari dan evaluasi internal control atas kewajiban jangka pendek.

10. Minta rincian dari kewajiban jangka pendek, baik hutang dagang maupun kewajiban lainnya, kemudian periksa penjumlahannya (footing) serta cocokkan saldonya dengan saldo hutang di buku besar.

11.  Untuk hutang dagang cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger hutang dagan.

12. Secara test basis , periksa bukti pendukung dari saldo kepada beberapa supplier, perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, reseving report dan supplier invoice. Periksa juga perhitungan mathematis dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang.

13. Seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger hutang.

14. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya.

15. Periksa pembayaran sesudah tanggal neraaca (subsequent payment) untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat (unrecorder liabilities) per tanggal neraca dan untuk menyakinkan diri mengenai kewajaran saldo hutang per tanggal neraca.

16. Seandainya ada hutang kepada bank baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan excepent dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut.

17. Seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut.

18. Seandainya ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna, dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang akan datang sudah dicatat sebagi hutang jangka pendek.

19. Periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dan tiap jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan rugi laba. Perhatikan juga aspek pajaknya.

20.Seandainya ada saldo debit dari hutang dagang maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalain barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar harus direklasifikasikan sebagai piutang.

21. Seandainya ada uang muka penjualan per tanggal neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan diperiode berikutnya misalnya dengan megirimkan barang yang dipesan oleh pembeli.

22.Seandainya ada kredit jangka panjang , harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai hutang jangka pendek.

23.Seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut per tanggal neraca telah dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan pada rugi laba tahun berjalan.

24.Untuk hutang PPh 21 dan PPN periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi pada periode berikiutnya. Seharusnya hutang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi dibulan Januari tahun berikutnya. Sedangakan untuk PPh Badan harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan memasukan SPT PPh Badan, perusahaan telah membayarPPh 29

25.Periksa dasar perhitungan accrued expense yang dibuat oleh perusahaan, apakah reasonable dan konsisten dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca.

26.Periksa notulen rapat direksi, pemegang saham dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga, untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal neraca.

27.Kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan.

28.Periksa apakah penyajian kewajiban jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK)

Sumber : valnafitie